Kejadian di Kampung Susun Bayam Ibarat Penjajahan oleh Bangsa Sendiri
Daftar Isi
KONTENISLAM.COM - Satpol PP dan sekuriti yang melakukan aksi pengosongan Kampung Susun Bayam (KSB) secara paksa merupakan bentuk kesewenang-wenangan dari kekuasaan. BUMD DKI Jakarta PT Jakarta Propertindo (JakPro) selaku pengelola KSB dianggap sudah mengabaikan sisi humanisme dalam menangani persoalan.
Aktivis HAM dan Demokrasi Muhammad Adi Alim menilai, apa yang dilakukan BUMD tentu merupakan perintah atasan, PJ Gubernur DKI Jakarta Pj Heru Budi Hartono. “Inilah hasil kerja Pj gubernur hasil give away, yang tidak pernah dipilih secara demokrasis oleh rakyat Jakarta,” katanya saat dihubungi KBA News, Jumat, 24 Mei 2024.
Menurut dia, Pj merupakan pejabat yang ditunjuk sebagai eksekutor, sebagai pelayan publik, namun apa yang dilakukan dan diputuskan tidak mewakili rakyat. “Lalu mewakili siapa, ya tentunya mewakili pihak yang menunjuk dia sebagai Pj Gubernur,” tegasnya.
Pegiat medsos ini pun teringat apa yang terjadi di Kampung Susun Bayam ini bagian dari penjajahan yang dilakukan bangsa sendiri. “Saya jadi ingat wasiat Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena menghadapi bangsa lain, perjuangan kalian lebih sulit karena melawan bangsa sendiri,” jelasnya.
Dia mengatakan, sampai hari ini, wasiat Bung Karno tersebut masih relevan. Penjajahan di negeri ini adalah orang yang digaji dari uang rakyat. “Kejadian di Kampung Susun Bayam ini bukti dari apa yang dikatakan Bung Karno itu. Karpet merah penjajahan digelar oleh bangsa kita sendiri,” ungkapnya.
Tiktoker Politik ini mengaku bersedih atas kejadian yang menimpa warga Kampung Susun Bayam. Dia juga berharap keadilan segera datang. "Semoga keadilan segera datang. Semoga yang zalim, yang tidak adil kepada rakyat, mendapat balasan yang setimpal,” ujarnya.
Sebelumnya, KBA News memberitakan, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta era Anies Baswedan, Muhammad Chozin Amirullah, mengecam elite JakPro yang mengklaim aksi pengosongan Kampung Susun Bayam (KSB) pada Selasa, 21 Mei 2024 lalu berjalan humanis.
Padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Karena pengosongan KSB yang terletak di kawasan JIS ini melibatkan lebih dari 500 aparat bahkan sampai ada warga yang terluka saat terjadi kericuhan. “Bagaimana itu dianggap humanis kalau kalian mengerahkan ratusan aparat, hampir 500 atau mungkin lebih gabungan tentara, polisi, Satpol PP, Satpam. Bagaimana dengan pengerahan (aparat) sebanyak itu kalian mengatakan itu tidak ada intimidasi,” tegasnya.
“Ada tumpahan darah di situ. Ada darah bercecer di lantai. Ada ibu-ibu yang pingsan. Ada anak-anak yang menangis. Kalian mengatakan itu adalah humanis,” sentilnya menolak klaim elite Jakpro. (kba)
Aktivis HAM dan Demokrasi Muhammad Adi Alim menilai, apa yang dilakukan BUMD tentu merupakan perintah atasan, PJ Gubernur DKI Jakarta Pj Heru Budi Hartono. “Inilah hasil kerja Pj gubernur hasil give away, yang tidak pernah dipilih secara demokrasis oleh rakyat Jakarta,” katanya saat dihubungi KBA News, Jumat, 24 Mei 2024.
Menurut dia, Pj merupakan pejabat yang ditunjuk sebagai eksekutor, sebagai pelayan publik, namun apa yang dilakukan dan diputuskan tidak mewakili rakyat. “Lalu mewakili siapa, ya tentunya mewakili pihak yang menunjuk dia sebagai Pj Gubernur,” tegasnya.
Pegiat medsos ini pun teringat apa yang terjadi di Kampung Susun Bayam ini bagian dari penjajahan yang dilakukan bangsa sendiri. “Saya jadi ingat wasiat Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena menghadapi bangsa lain, perjuangan kalian lebih sulit karena melawan bangsa sendiri,” jelasnya.
Dia mengatakan, sampai hari ini, wasiat Bung Karno tersebut masih relevan. Penjajahan di negeri ini adalah orang yang digaji dari uang rakyat. “Kejadian di Kampung Susun Bayam ini bukti dari apa yang dikatakan Bung Karno itu. Karpet merah penjajahan digelar oleh bangsa kita sendiri,” ungkapnya.
Tiktoker Politik ini mengaku bersedih atas kejadian yang menimpa warga Kampung Susun Bayam. Dia juga berharap keadilan segera datang. "Semoga keadilan segera datang. Semoga yang zalim, yang tidak adil kepada rakyat, mendapat balasan yang setimpal,” ujarnya.
Sebelumnya, KBA News memberitakan, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta era Anies Baswedan, Muhammad Chozin Amirullah, mengecam elite JakPro yang mengklaim aksi pengosongan Kampung Susun Bayam (KSB) pada Selasa, 21 Mei 2024 lalu berjalan humanis.
Padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Karena pengosongan KSB yang terletak di kawasan JIS ini melibatkan lebih dari 500 aparat bahkan sampai ada warga yang terluka saat terjadi kericuhan. “Bagaimana itu dianggap humanis kalau kalian mengerahkan ratusan aparat, hampir 500 atau mungkin lebih gabungan tentara, polisi, Satpol PP, Satpam. Bagaimana dengan pengerahan (aparat) sebanyak itu kalian mengatakan itu tidak ada intimidasi,” tegasnya.
“Ada tumpahan darah di situ. Ada darah bercecer di lantai. Ada ibu-ibu yang pingsan. Ada anak-anak yang menangis. Kalian mengatakan itu adalah humanis,” sentilnya menolak klaim elite Jakpro. (kba)
