Ketum PDIP, Mega atau Puan, Ditentukan Ikut Koalisi Atau Oposisi
Daftar Isi
KONTENISLAM.COM - Rakernas ke-5 PDIP merekomendasikan agar Megawati kembali menjabat Ketua Umum periode selanjutnya.
Megawati sendiri sudah memberi sinyal hendak berganti posisi dengan Puan Maharani, "saya disuruh nongkrong di sini, terus keadaannya gonjang-ganjing nggak jelas," kata Megawati, disambut tepuk tangan peserta Rakernas.
Tak ada yang berubah dari PDIP, baik Megawati lanjut sebagai Ketua Umum maupun digantikan Puan Maharani. Mega dan Puan sama saja. Dwi Tunggal. Dua tapi satu. Dua peran, dua posisi, tapi tetap satu wajah. Tentu saja Megawati tak bisa tiba-tiba pindah jadi Ketua DPR, karena bukan anggota DPR. Puan sangat bisa seketika jadi Ketum PDIP.
Sebetulnya tak ada yang baru dari hasil Rakernas kemarin. Hanya mempertebal kemarahan Megawati kepada Presiden Jokowi saja. Hasil Pilpres yang mengalahkan pasangan calon dari PDIP dan hasil Pileg yang memenangkan PDIP, tapi yang dijelek-jelekkan hanya hasil Pilpresnya saja. Sementara hasil Pilegnya justru membuat Puan Maharani terharu dan menangis mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia.
Yang ditunggu-tunggu, bagaimana sikap PDIP terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran nanti, apakah berada di luar atau di dalam pemerintahan, justru tak terjawab. Menjelekkan proses maupun hasil Pilpres bisa dengan mudah, tapi menentukan sikap terlihat sangat sulit. Benar-benar ambigu. Megawati yang juga diserahkan bagaimana sikap PDIP, mengatakan ingin memainkannya. Artinya, belum akan dijawab dalam waktu dekat.
Tentu saja itulah yang terbaik. Toh, pelantikan Prabowo-Gibran masih 5 bulan lagi. Buat apa buru-buru? Dimainkan dulu, istilah Megawati. Di depan mata, masih ada Pilkada serentak bulan November nanti. Agustus ini pasangan calon sudah harus mendaftar ke KPU. PDIP masih butuh partai lain, termasuk partai pendukung Prabowo-Gibran, untuk berkoalisi.
PDIP tak akan melakukan kerja sama politik dengan partai yang bertentangan ideologinya dan yang tak menjunjung nilai-nilai moral dan etika. Partai apa pula itu? Rasanya tak ada partai yang seperti itu dan mau dicap ideologinya bertentangan dan tak menjunjung nilai-nilai moral dan etika. Artinya, poin itu juga ambigu dan mengambang sebagai sikap politik. Bisa dipakai dan ditafsir semaunya.
Agaknya kalau nanti sikap PDIP berada di luar pemerintahan, maka Ketua Umumnya akan tetap Megawati. Tapi kalau berada di dalam pemerintahan, maka Ketua Umumnya akan beralih ke Puan Maharani. Maka hasil Pilkada secara keseluruhan dan dinamika politik ke depan akan sangat menentukan sikap sekaligus siapa yang akan menjadi Ketua Umum PDIP. Begitulah kira-kira.
(Oleh: Erizal)
Megawati sendiri sudah memberi sinyal hendak berganti posisi dengan Puan Maharani, "saya disuruh nongkrong di sini, terus keadaannya gonjang-ganjing nggak jelas," kata Megawati, disambut tepuk tangan peserta Rakernas.
Tak ada yang berubah dari PDIP, baik Megawati lanjut sebagai Ketua Umum maupun digantikan Puan Maharani. Mega dan Puan sama saja. Dwi Tunggal. Dua tapi satu. Dua peran, dua posisi, tapi tetap satu wajah. Tentu saja Megawati tak bisa tiba-tiba pindah jadi Ketua DPR, karena bukan anggota DPR. Puan sangat bisa seketika jadi Ketum PDIP.
Sebetulnya tak ada yang baru dari hasil Rakernas kemarin. Hanya mempertebal kemarahan Megawati kepada Presiden Jokowi saja. Hasil Pilpres yang mengalahkan pasangan calon dari PDIP dan hasil Pileg yang memenangkan PDIP, tapi yang dijelek-jelekkan hanya hasil Pilpresnya saja. Sementara hasil Pilegnya justru membuat Puan Maharani terharu dan menangis mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia.
Yang ditunggu-tunggu, bagaimana sikap PDIP terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran nanti, apakah berada di luar atau di dalam pemerintahan, justru tak terjawab. Menjelekkan proses maupun hasil Pilpres bisa dengan mudah, tapi menentukan sikap terlihat sangat sulit. Benar-benar ambigu. Megawati yang juga diserahkan bagaimana sikap PDIP, mengatakan ingin memainkannya. Artinya, belum akan dijawab dalam waktu dekat.
Tentu saja itulah yang terbaik. Toh, pelantikan Prabowo-Gibran masih 5 bulan lagi. Buat apa buru-buru? Dimainkan dulu, istilah Megawati. Di depan mata, masih ada Pilkada serentak bulan November nanti. Agustus ini pasangan calon sudah harus mendaftar ke KPU. PDIP masih butuh partai lain, termasuk partai pendukung Prabowo-Gibran, untuk berkoalisi.
PDIP tak akan melakukan kerja sama politik dengan partai yang bertentangan ideologinya dan yang tak menjunjung nilai-nilai moral dan etika. Partai apa pula itu? Rasanya tak ada partai yang seperti itu dan mau dicap ideologinya bertentangan dan tak menjunjung nilai-nilai moral dan etika. Artinya, poin itu juga ambigu dan mengambang sebagai sikap politik. Bisa dipakai dan ditafsir semaunya.
Agaknya kalau nanti sikap PDIP berada di luar pemerintahan, maka Ketua Umumnya akan tetap Megawati. Tapi kalau berada di dalam pemerintahan, maka Ketua Umumnya akan beralih ke Puan Maharani. Maka hasil Pilkada secara keseluruhan dan dinamika politik ke depan akan sangat menentukan sikap sekaligus siapa yang akan menjadi Ketua Umum PDIP. Begitulah kira-kira.
(Oleh: Erizal)
