MS Kaban Sindir Luhut: Polling di Twitter Siapa Menteri yang Toxic Ternyata Opung Termasuk
Daftar Isi
KONTENISLAM.COM - Mantan Menteri Kehutanan (Menhut) Malam Sambat Kaban atau MS Kaban mengungkapkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan termasuk menteri toxic yang berada di dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal tersebut diketahui berdasarkan polling di Twitter, MS Kaban pun mengingatkan Luhut yang sebelumnya menyarankan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tidak membawa orang toxic ke dalam pemerintahan.
"Kata opung jangan rekrut toxic ke dalam "pemerintahan" di Twitter ada polling siapa menteri yang toxic ternya opung termasuk toxic lha tuan makan senjata," ucapnya, dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Selasa (14/5).
Ia pun mengungkit kebijakan kerja sama Luhut bersama China terkait pertanian. "Memberi lahan pada China RRC 1 juta ha dengan petaninya warga RRC apa bukan toxic. Toxic x toxic = Toxic toxic," imbuhnya.
Kata opung jgn rekrut toxic kdlm "pemerintahan" ditwitter ada pooling siapa menteri yg toxic ternya opung termasuk toxic lha tuan makan senjata.Memberi lahan pd China RRC 1 jt ha dgn petaninya warga RRC apa bukan toxic.Toxic x toxic = Toxic2.
— MSKaban (@MSKaban3) May 14, 2024
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberi pesan kepada Prabowo Subianto untuk tidak membawa orang toxic atau beracun masuk ke dalam pemerintahan.
"Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke pemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita," ucapnya dalam acara Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth" di Jakarta, Jumat (3/5), dikutip dari CNN Indonesia.
Ia mengaku sudah mendapat pelajaran selama menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi, dirinya menjelaskan masalah pemerintah adalah regulasi yang betentangan dengan kepentingan nasional, dan sekarang banyak yang harus dibenahi.
Luhut mengatakan solusi untuk permasalahan tersebut adalah digitalisasi, karena akan meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan, sehingga dirinya mendorong digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia yang terintegrasi.
"Saya bilang ke Presiden, 'Pak, kalau Bapak tidak berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ini (digitalisasi sistem pemerintah yang terintegrasi), kita tidak akan maju. Jadi, kita harus mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ide ini," katanya.
Sumber: populis
Hal tersebut diketahui berdasarkan polling di Twitter, MS Kaban pun mengingatkan Luhut yang sebelumnya menyarankan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tidak membawa orang toxic ke dalam pemerintahan.
"Kata opung jangan rekrut toxic ke dalam "pemerintahan" di Twitter ada polling siapa menteri yang toxic ternya opung termasuk toxic lha tuan makan senjata," ucapnya, dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Selasa (14/5).
Ia pun mengungkit kebijakan kerja sama Luhut bersama China terkait pertanian. "Memberi lahan pada China RRC 1 juta ha dengan petaninya warga RRC apa bukan toxic. Toxic x toxic = Toxic toxic," imbuhnya.
Kata opung jgn rekrut toxic kdlm "pemerintahan" ditwitter ada pooling siapa menteri yg toxic ternya opung termasuk toxic lha tuan makan senjata.Memberi lahan pd China RRC 1 jt ha dgn petaninya warga RRC apa bukan toxic.Toxic x toxic = Toxic2.
— MSKaban (@MSKaban3) May 14, 2024
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberi pesan kepada Prabowo Subianto untuk tidak membawa orang toxic atau beracun masuk ke dalam pemerintahan.
"Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke pemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita," ucapnya dalam acara Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth" di Jakarta, Jumat (3/5), dikutip dari CNN Indonesia.
Ia mengaku sudah mendapat pelajaran selama menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi, dirinya menjelaskan masalah pemerintah adalah regulasi yang betentangan dengan kepentingan nasional, dan sekarang banyak yang harus dibenahi.
Luhut mengatakan solusi untuk permasalahan tersebut adalah digitalisasi, karena akan meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan, sehingga dirinya mendorong digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia yang terintegrasi.
"Saya bilang ke Presiden, 'Pak, kalau Bapak tidak berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ini (digitalisasi sistem pemerintah yang terintegrasi), kita tidak akan maju. Jadi, kita harus mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ide ini," katanya.
Sumber: populis
