PDIP memang cocoknya jadi oposisi lebih bermanfaat untuk rakyat👉 Salah Satu Hasil Rakernas PDIP: Biaya UKT Harus Diturunkan
Daftar Isi
KONTENISLAM.COM - PDIP memang cocoknya jadi oposisi lebih bermanfaat untuk rakyat👉 Salah Satu Hasil Rakernas PDIP: Mendesak Pemerintah Menurunkan Biaya UKT.
Hasil Rakernas yang "pro rakyat" ini tidak mungkin terjadi jika PDIP masih join mendukung Jokowi.
Puan Bacakan Rekomendasi Rakernas PDIP soal UKT Mahal, Minta Aturan Direvisi
Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyoroti polemik melonjaknya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang menuai kritik belakangan. Puan mendesak pemerintah mengatasi hal itu dengan merevisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024.
Hal itu disampaikan Puan saat membacakan rekomendasi Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (26/5/2024). Puan membacakan sejumlah poin rekomendasi hasil Rakernas partai.
"Mencermati gejolak yang terjadi di berbagai kampus akibat kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) secara drastis," kata Puan.
Ia mendesak pemerintah untuk menurunkan pembayaran UKT yang mahal. PDIP meminta adanya revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024.
"Rakernas V Partai menugaskan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI untuk mendesak pemerintah agar menurunkan mahalnya biaya Pendidikan Tinggi melalui revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024," sambungnya.
Sebelumnya, Megawati turut menyoroti permasalahan ini. Megawati mengatakan pendidikan harus terjangkau sebab penting untuk regenerasi.
"Urusan pendidikan sekarang saya aja ngelihat korannya aja pusing. Kenapa sih? Nggak ada apa hitungan bahwa kalau untuk anak-anak yang tidak berpunya, negara itu harus membiayai? Kenapa sih kok kayak nggak ada? Semuanya dimahalkan anak-anak kita yang akan menggantikan kita, terjadi regenerasi," ujar Megawati di Rakernas PDIP ke-V di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024).
"Mengapa saya selalu marah untuk PDI Perjuangan menjadi partai pelopor? Karena saya berkeinginan sepanjang Indonesia Raya ini ada yang telah diserahkan oleh para pendiri bangsa kepada kita, kita pun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan tetap ada untuk bisa juga abadi seperti negara Republik Indonesia yang kita cintai," tambahnya.
Hasil Rakernas yang "pro rakyat" ini tidak mungkin terjadi jika PDIP masih join mendukung Jokowi.
Puan Bacakan Rekomendasi Rakernas PDIP soal UKT Mahal, Minta Aturan Direvisi
Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyoroti polemik melonjaknya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang menuai kritik belakangan. Puan mendesak pemerintah mengatasi hal itu dengan merevisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024.
Hal itu disampaikan Puan saat membacakan rekomendasi Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (26/5/2024). Puan membacakan sejumlah poin rekomendasi hasil Rakernas partai.
"Mencermati gejolak yang terjadi di berbagai kampus akibat kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) secara drastis," kata Puan.
Ia mendesak pemerintah untuk menurunkan pembayaran UKT yang mahal. PDIP meminta adanya revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024.
"Rakernas V Partai menugaskan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI untuk mendesak pemerintah agar menurunkan mahalnya biaya Pendidikan Tinggi melalui revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024," sambungnya.
Sebelumnya, Megawati turut menyoroti permasalahan ini. Megawati mengatakan pendidikan harus terjangkau sebab penting untuk regenerasi.
"Urusan pendidikan sekarang saya aja ngelihat korannya aja pusing. Kenapa sih? Nggak ada apa hitungan bahwa kalau untuk anak-anak yang tidak berpunya, negara itu harus membiayai? Kenapa sih kok kayak nggak ada? Semuanya dimahalkan anak-anak kita yang akan menggantikan kita, terjadi regenerasi," ujar Megawati di Rakernas PDIP ke-V di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024).
"Mengapa saya selalu marah untuk PDI Perjuangan menjadi partai pelopor? Karena saya berkeinginan sepanjang Indonesia Raya ini ada yang telah diserahkan oleh para pendiri bangsa kepada kita, kita pun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan tetap ada untuk bisa juga abadi seperti negara Republik Indonesia yang kita cintai," tambahnya.
(Detikcom)
