Protes Biaya Pendidikan Tinggi, Disambut Intimidasi

Daftar Isi

KONTENISLAM.COM - Kenaikan biaya perguruan tinggi akhirnya dibatalkan. Salah satu pemicunya, selain demonstrasi mahasiswa, ialah audiensi dengan DPR RI. Namun mahasiswa yang memprotes itu mendapatkan intimidasi dari pihak kampus.

Ketua BEM Universitas Negeri Yogyakarta Faras menjadi salah satu mahasiswa yang datang ke DPR RI pada 16 Mei lalu. Ia mengadu terkait tingginya biaya pendidikan perguruan tinggi. Selain gelombang demonstrasi mahasiswa, audiensi dengan DPR RI itu menjadi pemicu Presiden Jokowi dan Mendikbudristek Nadiem Makarim membatalkan kenaikan UKT.

Sayangnya, para mahasiswa yang protes dan akhirnya didengar Jokowi maupun Nadiem tersebut justru malah mendapatkan intimidasi dan ancaman dari pengurus kampus. Setelah bertandang ke Senayan, Faras langsung diminta ‘menghadap’ Dekan.

Namun intimidasi yang dialami Faras sebenarnya telah terjadi bahkan sebelum ia ke DPR RI. Faras mengaku mendapat intimidasi dan ancaman pencabutan beasiswa dari pejabat di UNY. Ia diminta tidak mengkritik tingginya biaya di UNY.

"Nah, ketika kami koordinasi dan konsultasi soal program BEM itu, secara tiba-tiba beliau malah tanya-tanya seperti ini, ‘Mas, kamu pernah menerima beasiswa atau nggak?' 'Iya, Pak, pernah menerima beasiswa.' 'Ya, saya tahu juga kamu pernah menerima beasiswa KIP dari pemerintah, ya kamu jangan kritik-kritik pemerintah'," ucap Faras menirukan obrolan dengan salah satu pejabat UNY yang mengancamnya.

Pejabat itu meminta Faras bungkam dan berhenti mempersoalkan kebijakan pemerintah maupun kampus. Namun Faras tetap kekeh menjaga nyali kritisnya untuk mengkritik. “Karena saya sebagai, di sini saya sebagai Ketua BEM dan juga sebagai mahasiswa yang merdeka gitu," ucapnya.

Berjenjang gitu. Jadi, ketika masih ketahuan ikut konsol (rapat konsolidasi dan diskusi rencana aksi demonstrasi), jadi bakal naik lagi dipanggil. Ketika (konsol atau diskusi) di kampus itu selalu diawasi oleh pihak rektorat, selalu ada orang yang mencatat siapa-siapa saja yang ikut."

Tak berhenti di sana, pejabat itu lalu menantang Faras untuk mencopot beasiswanya. “Ya sudah, sekarang juga saya hapuskan data kamu sebagai penerima KIPK dan silakan kamu kritik pemerintah ya, silakan vokal gitulah. Tapi sekarang juga saya hapus data beasiswa KIP kamu," ucap Faras menirukan ucapan pejabat tersebut.

Faras tak sendiri. Di UNY, praktik intimidasi kepada para mahasiswa disebut telah berlangsung bertahun-tahun dan diduga kuat terjadi secara sistematis.

Mahasiswa UNY, Anggi—bukan nama sebenarnya—mengatakan praktik intimidasi sudah terjadi selama beberapa tahun ke belakang. Biasanya turut melibatkan dosen pembimbing akademik hingga petinggi rektorat. Tiap ada mahasiswa yang kritis terhadap kebijakan kampus, biasanya dosen pendamping langsung memanggil dan memberi semacam teguran. Di beberapa kasus juga disertai dengan ancaman pemberian nilai jelek. Jika mahasiswa bersangkutan dianggap masih membandel, dilakukan pemanggilan berjenjang, mulai fakultas hingga ke pihak rektorat.

"Berjenjang gitu. Jadi, ketika masih ketahuan ikut konsol (rapat konsolidasi dan diskusi rencana aksi demonstrasi), jadi bakal naik lagi dipanggil. Ketika (konsol atau diskusi) di kampus itu selalu diawasi oleh pihak rektorat, selalu ada orang yang mencatat siapa-siapa saja yang ikut," ucap salah satu pegiat organisasi kemahasiswaan tersebut kepada detikX pada Minggu, 27 Mei 2024.

Bahkan, pada tahun-tahun sebelumnya, beberapa mahasiswa yang aktif menyuarakan kritik sempat dikuntit dan kosannya disatroni preman. Preman-preman itu mereka duga kuat merupakan suruhan pihak kampus. Selain itu, kerap ada orang-orang asing yang mengganggu dan memancing keributan fisik dengan mahasiswa saat demonstrasi di lingkungan kampus.

Anggi mengungkapkan para mahasiswa yang dipanggil pihak kampus sering menerima ancaman dan kekerasan verbal. Bahkan pemanggilan itu biasanya tanpa menggunakan surat dan hanya melalui aplikasi pesan singkat.

"(Ancaman verbal dengan) bilang akan dibinasakan itu sering kalau dibilang gitu," ucap Anggi. 

Pegiat Aliansi Pendidikan Gratis (Apatis) yang juga mahasiswa UNY, Aldino, membenarkan bahwa ia dan rekan-rekannya kerap kali dipanggil dan diintimidasi oleh pihak kampus. 

"Kalau diancam di-DO itu pernah waktu itu dan ada ancaman juga sempat mau dipukulin ya," ucap Aldino kepada detikX pada Selasa, 28 Mei 2024.

Ia mengaku pernah dipanggil oleh pihak kampus dan diancam, jika terus menyuarakan protes, akan ada mahasiswa senior yang melakukan kekerasan fisik terhadapnya.

"Mengancam mahasiswa lewat dua hal, kalau nggak diancam secara fisik verbal ataupun secara personal gitu ya, ya kayak nilai, kayak DO, kayak dipersulit (nilainya). Diancam secara organisasinya bakal dibubarin, bakal dipersulit pendanaannya, begitu gitu," ungkapnya.

Sejak maraknya intimidasi, bahkan untuk sekadar diskusi di kampus, para mahasiswa merasa tak nyaman. Kampus dianggap tidak lagi menjadi ruang bebas untuk bertukar pikiran dan gagasan.

"Pasti bakal ada satpam yang nyamperin, ditanyain ini dari mana, foto-foto gitu. Jadi kan untuk orang-orang yang baru bergabung, itu kan cukup ketakutan ya kalau namanya tercatat, nanti akan terjadi apa-apa dengan dirinya, kayak begitu," ucapnya.

Wakil Ketua BEM UNY Raihan mengaku sempat diancam akan dinaikkan UKT-nya ke golongan tertinggi. Ancaman itu ia dapat saat mulai melakukan audiensi dengan pihak rektorat terkait biaya pendidikan pada April lalu.

"Kurang lebih mengancam secara tidak langsung bahwasanya mengetahui segala hal yang ada di pribadi aku. Kemudian pejabat rektorat bilang, 'Golongan UKT kamu saya naikkan paling tinggi’," ucap Raihan kepada detikX pada Selasa, 28 Mei 2024.

Hingga hari ini, menurut Raihan, seluruh pendanaan BEM dari kampus masih dibekukan. Kondisi itu turut mengganggu jalannya agenda-agenda kegiatan yang telah terjadwal. Bahkan salah satu perusahaan yang menjadi partner sponsor kegiatan BEM dipanggil oleh pihak rektorat. Di sana sponsor tersebut diduga ditekan dan diancam untuk tidak memberikan dukungan kepada kegiatan BEM.

Sementara itu, saat dihubungi detikX, Rektor UNY Sumaryanto membantah telah terjadi intimidasi. "Tidak ada itu, Mas, saya sudah menyampaikan ke ybs/sdr Faras, kalau Rektor UNY mudah diajak bicara/diskusi," ucapnya kepada detikX melalui pesan singkat pada Selasa, 28 Mei 2024.

Adapun saat dimintai konfirmasi terkait beraneka kejadian yang dilaporkan sebagai intimidasi kepada mahasiswa, Rektor berdalih hanya melakukan pembinaan. 

"Kami membina/membimbing/mengarahkan karena beberapa kesempatan, Ketua BEM menyuarakan yang tidak sesuai dengan kenyataan termasuk mengkomentari/memberi pernyataan tentang rektor UNY," dalih Sumaryanto.

Senada dengan itu, Sekretaris Direktorat Akademik, Kemahasiswaan, Alumni UNY, Guntur membantah hal tersebut. Sebelumnya Guntur disebut sebagai aktor kunci dalam pemanggilan serta intimidasi yang dialami oleh para mahasiswa.

Bukan Hanya di UNY

Pada Maret lalu, Rektor Universitas Riau (Unri) Prof Sri Indarti melaporkan mahasiswanya, Khariq Anhar, ke Polda Riau dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aduan itu merupakan buntut dari kritik para mahasiswa terkait kebijakan biaya pendidikan.

"Laporan pengaduannya dilaporkan tanggal 15 Maret 2024 atas nama Rektor Universitas Riau (Unri), Prof Sri Indarti," kata Kasubdit V Ditreskrimsus Kompol Fajri di Pekanbaru pada Rabu, 8 Mei 2024.

Khariq Anhar mengaku dipolisikan setelah mengkritik kebijakan UKT. Dalam kebijakan itu, ada ketentuan terkait Iuran Pembangunan Institusi (IPI) di lingkungan Unri. Dia melalui Aliansi Mahasiswa Penggugat (AMP) membuat undangan terbuka kepada rektor dan mahasiswa. Hanya, pihak rektor tak ada yang hadir.

"Aksi ini dilakukan 4 Maret 2024 sekaligus momen membuat video. Aksinya berupa meletakkan almamater seperti berjualan di depan logo Unri," kata Khariq Anhar kepada detikSumut, Selasa (7/5/2024).

Mahasiswa yang hadir melanjutkan diskusi hingga kampanye terkait isu naiknya iuran tersebut. Mahasiswa membuat kampanye lewat video almamater kampus yang diberi harga di depan taman Srikandi.

"(Video) berisi kampanye isu berupa satire lewat almamater yang dijual," kata Khariq lagi.

Bukan diajak diskusi, Khariq Anhar justru kaget mendapat kabar dilaporkan rektor dengan UU ITE. Ia diduga menyerang atas nama baik orang lain atau menuduh suatu hal dalam video kampanye tersebut karena menyebut 'Sri Indarti selaku Rektor sebagai Broker Pendidikan Universitas Riau' dan menampilkan foto.

Saat dihubungi detikX, Khariq menjelaskan laporan tersebut telah dicabut oleh pelapor, walaupun sampai saat ini belum ada perdamaian antara pihaknya dan pelapor. Adapun hingga kini, saat dilakukan demonstrasi di lingkungan kampus, pihak kampus justru mengerahkan beberapa kompi pasukan kepolisian. Hal itu dinilai sebagai upaya intimidasi dan penggunaan kekuatan yang tak perlu.

Di sisi lain, Rektor Sri Indarti buka suara setelah heboh karena melaporkan mahasiswanya, Khariq Anhar, yang mengkritik UKT. Dia mengatakan tidak pernah melaporkan Khariq, melainkan sebuah akun di media sosial.

"Dari awal tidak ada laporan yang dilakukan kepada mahasiswa Universitas Riau, tetapi yang dilaporkan adalah akun atas nama Aliansi Mahasiswa Penggugat yang menyebabkan terjadi misinformasi," kata Sri dilansir detikSumut, Jumat, 10 Mei lalu.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengatakan pihaknya telah berpesan kepada Mendikbudristek untuk melarang kampus mengintimidasi dan mengancam mahasiswa. 

"Ini tidak pas dilakukan oleh dunia pendidikan. Akhirnya dunia pendidikan seolah bermusuhan dengan siswa didiknya. Sudah sampaikan kami minta itu jangan ada itu mahasiswa yang kritik terus dipolisikan atau bahkan diancam dicabut beasiswa, ini sudah kami sampaikan," ujar Dede kepada detikX pada Selasa, 28 Mei.

Sumber: DetikX