Rakernas V PDIP Sebut Pemilu 2024 Terburuk Sepanjang Sejarah Demokrasi Indonesia
Daftar Isi
KONTENISLAM.COM - Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani membacakan rekomendasi hasil Rakernas V PDIP yang diselenggarakan di Beach International Stadium Jakarta, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (26/5).
Pada poin pertama, Puan menyebut Pemilu 2024 merupakan yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia.
"Rakernas V Partai menilai bahwa Pemilu 2024 merupakan Pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia," kata Puan membacakan hasil rekomendasi Rakernas-V PDIP.
Penilaian itu bukan tanpa dasar, kata Puan, itu terjadi karena adanya penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, hingga penyalahgunaan sumber daya negara.
"Dan masifnya politik uang. Buruknya penyelenggaraan pemilu, juga disebabkan oleh ketidaknetralan penyelenggara pemilu," ucap Puan.
Selain itu, Rakernas V PDIP juga mendorong adanya peningkatan kualitas demokrasi melalui peninjauan kembali sistem pemilu, konsolidasi demokrasi, hingga pelembagaan partai politik.
"(Kemudian) penguatan pers dan masyarakat sipil, serta mendorong reformasi sistem hukum yang berkeadilan," pungkasnya.
Sumber: jawapos
Pada poin pertama, Puan menyebut Pemilu 2024 merupakan yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia.
"Rakernas V Partai menilai bahwa Pemilu 2024 merupakan Pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia," kata Puan membacakan hasil rekomendasi Rakernas-V PDIP.
Penilaian itu bukan tanpa dasar, kata Puan, itu terjadi karena adanya penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, hingga penyalahgunaan sumber daya negara.
"Dan masifnya politik uang. Buruknya penyelenggaraan pemilu, juga disebabkan oleh ketidaknetralan penyelenggara pemilu," ucap Puan.
Selain itu, Rakernas V PDIP juga mendorong adanya peningkatan kualitas demokrasi melalui peninjauan kembali sistem pemilu, konsolidasi demokrasi, hingga pelembagaan partai politik.
"(Kemudian) penguatan pers dan masyarakat sipil, serta mendorong reformasi sistem hukum yang berkeadilan," pungkasnya.
Sumber: jawapos
