Dalam Seminggu Mendikbudristek Nadiem Batalkan 2 Kebijakan, DPP IMM : Presiden Perlu Evaluasi
Daftar Isi
Menurut DPP IMM, hal ini menunjukkan ada masalah di internal Kemendikbudristek di bawah kendali Nadiem Makarim.
Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek.
DPP IMM merupakan salah satu organisasi yang menyayangkan kebijakan Kemendikbud Ristek yang kerap menghadirkan polemik di masyarakat.
"Kemendikbud Ristek yang seharusnya banyak melahirkan inovasi agar meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan Indonesia, justru banyak melahirkan kontroversi," kata Ketua Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik DPP IMM, Ari Aprian Harahap di Jakarta, Jumat (31/5/2024).
Ari Harahap menilai ada koordinasi yang tidak berjalan baik di internal Kemendikbud Ristek. Pasalnya, kebijakan yang dikeluarkan berujung pembatalan usai ramai ditolak oleh publik.
"Dalam seminggu ini saja sudah ada dua kebijakan Kemendikbud Ristek yang dibatalkan setelah ramai diprotes masyarakat. Ini menunjukkan ada masalah di internal Kemendikbud Ristek," tuturnya.
Dia pun meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi Nadiem Makarim selaku Mendikbud Ristek.
"Kami rasa Presiden perlu memanggil dan mengevaluasi kembali Nadiem Makarim agar kebijakannya tidak terus-terusan melahirkan kontroversi di masyarakat," tandasnya.
Diketahui, belum surut soal polemik kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) untuk perguruan tinggi negeri (PTN). Kali ini, Kemendikbud Ristek mengeluarkan buku "Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra".
Di dalamnya ada rekomendasi buku sastra sesuai jenjang pendidikan dari SD hingga SMA sederajat.
Buku sastra dinilai sebagian isinya mengandung diksi kekerasan fisik, bernada seksual, serta memuat perilaku hubungan seksual menyimpang yang tak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan.
Kemendikbudristek meluncurkan program Sastra Masuk Kurikulum pada Senin (20/5/2024) dan dianggap sebagian buku-buku itu memuat diksi seksual, kesadisan, dan penyimpangan seksual.
Sementara, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemdikbud Ristek Anindito Aditomo memastikan akan menarik buku bertajuk 'Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra' dan merevisinya.
Hal tersebut ia sampaikan untuk merespons kritik dari PP Muhammadiyah soal buku panduan tersebut lantaran mengumbar kekerasan fisik dan seksual.
"Versi awal buku panduan saat ini untuk sementara kami tarik dan revisi berdasarkan masukan-masukan yang kami terima," kata Anindito, Kamis (30/5).
