Sri Mulyani Blak-blakan Rencana Utang di Tahun Pertama Prabowo
Daftar Isi
Dengan menyatakan itu, berarti pemerintah tidak mengabulkan permintaan fraksi PDI Perjuangan yang ingin defisit APBN 2025 didesain menuju 0%.
"Kebijakan APBN 2025 akan terus didesain ekspansif namun terarah dan terukur dengan defisit yang kami sampaikan 2,45% hingga 2,82%," kata dia dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi terkait rancangan APBN 2025 yang digelar, Selasa, (4/5/2024).
Sri Mulyani mengatakan defisit dalam APBN akan digunakan untuk membiayai seluruh program prioritas pemerintah baru.
Dia mengatakan pembiayaan akan dijaga dan dikelola lewat pembiayaan inovatif, namun prudent dan sustainable melalui berbagai manajemen utang.
"Agar menciptakan kepercayaan dan bentuk transparansi pemerintah," kata dia.
Sri Mulyani melanjutkan pemerintah akan menjaga rasio utang pada batas yang prudent. Dia mengatakan pemerintah juga akan memanfaatkan berbagai instrumen untuk menciptakan pembiayaan yang inovatif.
"Kami akan gunakan berbagai instrumen seperti BUMN, BLU, special mission vehicle dan sovereign wealth fund untuk menciptakan pembiayaan yang inovatif namun tetap terjaga," katanya.
Sebelumnya, saat menyampaikan pandangannya, fraksi PDIP meminta agar anggaran negara 2025 didesain mengarah pada defisit 0%.
Fraksi ini menilai kebijakan itu perlu dilakukan di masa transisi antara pemerintahan Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto.
PDIP menyarankan belanja negara harus dioptimalkan untuk belanja rutin dan belum dialokasikan untuk belanja modal yang berisikan proyek-proyek yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maupun rencana pembangunan jangka menengah.
