Prabowo Diprediksi Sulit Lunasi Utang Warisan Jokowi
Daftar Isi
KONTENISLAM.COM - Mayoritas pengguna media sosial pesimistis Presiden terpilih
Prabowo Subianto mampu melunasi utang era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Di mana Pemerintah Indonesia mempunyai utang jatuh tempo pada 2025
sebesar Rp800 triliun.
Hal ini merupakan hasil riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef).
Direktur
Pengembangan Big Data Indef, Eko Listiyanto mengatakan, sebanyak 72,5
persen netizen pesimistis Prabowo dapat menyelesaikan utang warisan
Jokowi. Eko menjelaskan, risetnya ini melibatkan 18.977 pengguna akun
media sosial X.
"Ke
depan gimana? Kira-kira, para netizen yang 18 ribu akun, 22 ribu
perbincangan tadi. Angkanya, ini juga surprise saya rasa, ternyata 72,5
persen pesimistis bahwa utang ini akan mampu diselesaikan atau
setidaknya bisa ditangani langsung Pak Prabowo juga dalam lima tahun
mendatang," tutur Eko dalam acara Diskusi Publik di Jakarta, Kamis
(4/7).
Para
netizen menilai kondisi keuangan Indonesia sudah terlalu buruk. Dengan
begitu, mereka sulit untuk mempunyai optimisme soal utang pemerintah.
Bahkan,
lanjut Eko, perbincangan di media sosial telah sampai pada pembahasan
negara kolaps atau bangkrut. Hal ini didukung dari alasan sebagian besar
netizen menganggap utang Indonesia terus membesar dan bunga terus
bertambah. Di sisi lain, anggaran justru terus mengalami defisit.
"Walaupun
mungkin ini, kalau dari peneliti, mungkin bisa jauh karena faktornya
pasti tidak hanya satu. Tapi, ini penting, karena lonceng
ketidakstabilan dan ekonomi itu sekarang, ya referensi kita yang paling
dekat itu sosial media," paparnya.
Tak
hanya itu, generasi Z juga aktif menyuarakan keluhan-keluhan terkait
utang yang semakin membengkak. Bahkan banyak yang berpendapat Jokowi
ingkar janji.
Pasalnya,
pada kampanye Pilpres 2014, Jokowi menargetkan rasio utang terhadap PDB
dapat dikurangi secara bertahap. Faktanya, rasio utang terhadap PDB di
era Jokowi mencapai 40 persen. Angka ini cukup tinggi dibandingkan era
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berkisar 24,7 persen dari PDB.
Di
sisi lain, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai akan menambah
beban utang Indonesia. Para netizen meragukan proyek tersebut dapat
berhasil apabila terus menjadi beban utang negara.
"Walaupun
sebetulnya kalau secara proporsional, mungkin IKN bukan yang terbesar
dalam konteks utang, tapi menjadi concern para netizen. Kenapa? Karena
kita tahu enggak ada investor yang masuk, ya. Mungkin ada, ya. Tapi
enggak banyak kan yang masuk, gitu, sehingga mereka khawatir ini ke
depan gimana nih keberlanjutannya (IKN)," tutup Eko.
Sumber: RMOL