Proyek IKN di Ambang Mangkrak, Ekonom PKR Beberkan Sejumlah Fakta
Daftar Isi
"Beliau kan orang Solo, sering pakai bahasa simbol. Saya kok punya firasat bakalan mangkrak. Ketimbang mangkrak, sebaiknya direvisi saja. Jadikan proyek pembangunan istana presiden. Seperti Tampaksiring (Bali) dan Cipanas (Jawa Barat). Istimewa Jokowi," ungkap Gede di Jakarta, Selasa (9/7/2024).
Paling berat, kata Gede, anggaran untuk membangun IKN yang luasnya empat kali Jakarta, mencapai Rp466 triliun.
Sampai saat ini, tidak ada investor dunia yang tertarik membangun IKN. Secara bisnis. memang tidak ada cuan di IKN.
"Pindah dari Jakarta ke Penajam (IKN) itu kan jauh. Bahkan disebut yang terjauh di dunia. Kalau jauh, mahal harganya dan biasanya gagal," kata Gede.
Mengandalkan APBN untuk membangun IKN, menurut Gede, sangat berat. Apalagi ancer-ancer defisit APBN 2024 dikerek menjadi Rp609 triliun, atau 2,7 persen dari Produk Domestik Bruto. Target awal defisit Rp522,8 triliun atau 2,29 persen dari PDB.
"Sedangkan pemerintahan Prabowo-Gibran, saya kira akan fokus merealisasikan program makan bergizi gratis. Semuanya jadi berebut anggaran. Ingat, program makan bergizi gratis ini lebih jelas dampaknya untuk rakyat, ketimbang IKN," imbuhnya
Mencari dana utangan dari luar negeri atau lembaga internasional, menurut Gede, juga berat. Karena, keuangan sejumlah negara maju dan lembaga keuangan dunia sedang 'kering'.
Gede pun menyebut mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono dan wakilnya Dhony Rahajoe, pertanda ada masalah dalam IKN.
"Bisa saja keduanya melihat megaproyek besutan Jokowi ini, banyak masalah. Enggak jelas, makanya mundur," ungkapnya.
Pengganti dari petinggi OIKN yang mundur itu, menurut Gede juga agak ganjil. Kalau Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memang pantas ditunjuk sebagai Plt Kepala OIKN.
Berpasangan dengan Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Plt Wakil Kepala OIKN.
"Jadi Pak Basuki pasangannya bukan dengan Raja Juli. Bisa jadi AHY menilai proyek IKN enggak jelas. Dia keberatan, Raja Juli yang masuk," kata Gede.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku belum meneken keputusan presiden (keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).
Kata Jokowi tak mau buru-buru keppres karena memindahkan ibu kota negara bergantung perkembangan situasi pembangunan IKN di lapangan.
"Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat," ujar Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7/2024).
Oleh sebab itu, Jokowi mengungkapkan bahwa keppres pemindahan ibu kota bisa saja ditandatangani setelah ia lengser dari jabatan presiden.
"Keppres bisa (ditandatangani) sebelum, bisa setelah Oktober," ujar mantan Wali Kota Solo dan Gubernur Jakarta itu.
Dia pun pasrah karena tak bisa pindah kantor ke IKN pada bulan ini. Alasannya, infrastruktur air, listrik, dan lain-lain belum tersedia.
"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Jokowi.
sumber: inilah
